Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dalam foto bersama usai mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima Kunjungan Kehormatan dari Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menerima Kunjungan Kehormatan dari Ketua Parlemen Papua Nugini, Job Pomat, guna memperkuat hubungan bilateral antarkedua negara serta membahas potensi kerja sama ke depan. Pertemuan bilateral ini digelar di Gedung Nusantara, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jumat (27/9/2024).

Dalam rangka menjaga kedaulatan antarnegara satu sama lain, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menerangkan pertemuan ini juga sempat membahas tanah Papua yang bersinggungan dengan Negara Papua Nugini. Sebab, pulau yang berada di kawasan timur Indonesia dengan memiliki enam provinsi di dalamnya itu sampai saat ini masih banyak konflik di dalamnya.

“Kemarin juga si Philip ya, pilot dari Susi Air, dari Selandia baru itu bebas dengan menggunakan sistem senjata sosial. Jadi bukan menggunakan alutsista, sistem kekerasan, tapi itu ternyata bisa diselesaikan dengan baik,” jelas Lodewijk kepada Parlementaria usai pertemuan kunjungan kehormatan tersebut.

Karena itu, menurutnya, kecenderungan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah memiliki intensitas konflik yang tinggi. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara lain pun demikian.

“Ya katakan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, termasuk kita lihat. kalau kita lihat di Palestina, kemudian kita lihat juga di Lebanon sekarang dan lain sebagainyax Nah, itu memang potensi terjadi, katakan konflik besar, yang ujung-ujungnya bisa menjadi perang besar. Kalau sudah terjadi peperangan, siapa? Yang rugi adalah siapa? Masyarakat,” jelas Mantan Danjen Kopassus dengan pangkat Letjen TNI AD ini.

Karena itu, dengan adanya diplomasi antarkedua negara ini, dibukalah kerja sama militer berupa latihan bersama yang tidak semata-mata meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga saling pengertian.

“Sebagai dua negara yang bertetangga itu, bisa kita jaga. Supaya konflik-konflik yang ujung-ujungnya merugikan rakyat, tidak terjadi. Coba sekarang Lebanon, Hizbullah yang itu. Masyarakat yang mengungsi. Emangnya di pengungsian enak? Gak ada yang enak di pengungsian. Itu kira-kira itu. Jadi pasti ada nanti kerja sama peran apa,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (pun/rdn)